Kota Kupang, lldikti15.kemdikbud.go.id – Kepala LLDIKTI Wilayah XV Prof. Dr. Adrianus Amheka, ST., M.Eng mengikuti rapat koordinasi (rakor) bersama Pemerintah Provinsi NTT serta berbagai stakeholder terkait, untuk membahas percepatan pembangunan infrastruktur dalam mendukung ketahanan pangan dan pencegahan stunting di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Senin, 10 Maret 2025 bertempat di Ruang rapat Kantor Gubernur NTT.

Rakor yang berlangsung melibatkan sejumlah pihak, termasuk pemerintah daerah, Kementerian, serta instansi terkait, dan para ahli dan praktisi di bidang infrastruktur dan kesehatan. Fokus utama dari rakor tersebut adalah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur yang dapat memperkuat sektor pertanian dan mendukung upaya pencegahan stunting, yang menjadi masalah kesehatan yang serius di NTT saat ini.

Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena dalam sambutannya mengatakan bahwa dalam kondisi serba terbatas ini, target untuk penurunan stunting dan ketahanan pangan di NTT harus tetap berjalan. Infrastruktur yang baik sangat dibutuhkan untuk meningkatkan akses pangan yang sehat dan bergizi, serta mendukung distribusi yang merata ke seluruh wilayah NTT.

“Dengan adanya pembangunan infrastruktur yang lebih baik, diharapkan angka stunting dapat menurun dan ketahanan pangan masyarakat kita semakin kuat,” ujar Gubernur Laka Lena.

Wakil Gubernur NTT, Johanis Asadoma, menambahkan bahwa untuk mewujudkan ketahanan pangan dan mencegah stunting, dibutuhkan kolaborasi yang erat antar sektor, termasuk pembangunan infrastruktur yang memadai.

“Kami mengharapkan dukungan dari semua pihak, untuk membantu dalam mempercepat pencapaian tujuan kita,” ungkap Asadoma.

Rakor dimulai dengan sesi pemaparan materi dari masing-masing instansi yang terlibat. Setiap lembaga menyampaikan informasi dan langkah-langkah yang telah dan akan dilakukan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur yang berdampak pada ketahanan pangan dan pencegahan stunting.

Dalam kesempatan ini, Kepala LLDIKTI Wilayah XV Prof. Dr. Adrianus Amheka, ST., M.Eng memaparkan salah satu program, yaitu implementasi kurikulum KKN (Kuliah Kerja Nyata) tematik yang difokuskan pada pencegahan stunting. Prof. Adrianus menjelaskan bahwa kurikulum ini dirancang untuk memberikan pemahaman lebih mendalam kepada mahasiswa mengenai masalah stunting dan cara-cara yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk mengatasinya.

“Melalui program KKN tematik ini, mahasiswa akan terlibat langsung dalam kegiatan pencegahan stunting di berbagai desa. Kami berharap kurikulum ini dapat memberikan kontribusi positif, tidak hanya dalam hal edukasi, tetapi juga dalam pengembangan solusi berbasis komunitas untuk mengurangi angka stunting di NTT,” ujar Prof. Adrianus.

Setelah sesi pemaparan materi, rakor dilanjutkan dengan diskusi yang berfokus pada pentingnya sinergi antar instansi dan lembaga dalam mengatasi masalah ketahanan pangan dan stunting.

“Saya dan Bapak Gubernur setelah mendengarkan paparan dari masing-masing instansi akan mengambil suatu langkah khusus untuk mendapat dukungan dari pusat, karena bagaimana pun juga kita tak akan terlepas dari dukungan dari pemerintah pusat”, ujar Wagub Asadoma.

Ia mengatakan bahwa masing-masing balai dan instansi terkait perlu membuat catatan atau ringkasan tentang apa saja yang perlu mendapat dukungan dari pusat dan perlu dilampirkan data-data yang akurat.

“Sehingga nanti bapak gubernur bersama bupati dan OPJ terkait berkunjung ke Jakarta dan melakukan rapat bersama unsur-unsur terkait dan dapat disampaikan secara langsung mengenai masalah ini”, tegasnya.

Lebih lanjut Wagub Asadoma berharap masing-masing balai dan dinas terkait dapat memetakan kebutuhan stunting di NTT, kemudian upaya yang di bisa dilakukan masing-masing balai dan instansi secara konkrit, seperti membuat program yang lebih spesifik dalam penanganan stunting.

Wagub juga menginginkan LLDikti Wilayah XV berkoordinasi dengan perguruan tinggi di NTT jika mahasiswa turun ke lapangan untuk melakukan kampanye penanggulangan stunting sebagai bagian dari pengabdian kepada masyarakat, dan juga perguruan tinggi bisa membuat suatu rumusan yang ilmiah tentang mendorong pencegahan stunting di NTT yang bisa kita jadikan pedoman dalam penanggulangan stunting.

Sementara Gubernur Melkianus mengatakan akan membentuk Satgas penanggulangan stunting, yang mana seluruh instansi yang terkait untuk mengirim perwakilannya masing-masing, yang tugasnya memantau pelaksanaan program kita secara rutin dan berkala, sehingga evaluasinya bersifat kinerja dan terukur.

“Intinya adalah setelah semua data yang ada di padupadankan kita dapat ketemu didata yang sama. setelah data yang sama terkumpul kita bisa melihat bahwa apa saja yang dibutuhkan, setelah itu baru kita bicarakan pendekatannya, siapa yang melakukan apa dan bagaimana baru kita bisa tahu, baik secara vertical maupun kami yang Organisasi Perangkat Daerah” ujarnya.

Diakhir rapat, Gubernur Melkianus menegaskan instansi yang terlibat harus gerak cepat dalam merespon masalah yang dihadapi.

“Kecepatan antara masalah stunting ini dengan respon itu kita tidak boleh kalah respon, sehingga akan dibuatkan WhatsApp Grup yang nanti disitulah komunikasi dan essensi program semunya ada disitu, agar penggerakan pencegahan ini bisa lebih mobile, praktis, lebih sesuai sasaran dan juga terukur”, tegasnya.