Kota Kupang, lldikti15.kemndikbud.go.id – Kepala LLDikti Wilayah XV, Prof. Dr. Adrianus Amheka, S.T., M.Eng terus menggalang dukungan terhadap pembangunan SDM berkualitas NTT 2045 dengan menggelar Focus Group Disscussion (FGD) Public Private Partnership (PPP) bersama para pemangku kepentingan dari unsur Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI) dan Pemerintah Daerah
PPP adalah sebuah bentuk kerjasama antara sektor publik (pemerintah) dan sektor swasta (perusahaan atau lembaga swasta) dalam melaksanakan suatu proyek atau program tertentu. Dalam PPP, kedua pihak bekerja bersama untuk mencapai tujuan tertentu dengan membagi risiko, tanggung jawab, dan keuntungan dari proyek tersebut.
Tujuannya untuk memanfaatkan keahlian dan sumber daya dari sektor swasta dalam melaksanakan proyek infrastruktur, layanan publik, atau proyek lainnya yang sebelumnya sepenuhnya ditangani oleh pemerintah. Dengan berkolaborasi dengan sektor swasta, pemerintah dapat memanfaatkan investasi swasta, sekaligus mempercepat pembangunan, dan mengurangi beban fiskal.
Kegiatan yang digelar sejak tanggal 7-8 Juli 2023 di Hotel Aston Kupang tersebut dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan yang juga adalah mitra LLDikti XV diantaranya Pemerintah Provinsi NTT, Kadin NTT, PT. PLN (Persero), Pertamina, Pelindo, P. Telkom Indonesia, perwakilan perbankan yakni Bank Mandiri, Bank BRI, BNI, Bank NTT, Bank Bukopin dan Bank Tabungan Negara juga dari Insan Pers yang diwakilkan oleh Harian Pos Kupang.
Dalam konteks membangun generasi terdidik yang berkualitas menghadapi DUDI, sebelumnya Kepala LLDikti Wilayah XV Prof. Adrianus secara berkala mengunjungi pemangku kepentingan terkait termasuk organisasi keagamaan guna mendapatkan berbagai informasi serta dukungan terhadap peningkatan mutu Pendidikan Tinggi di Provinsi NTT, khususnya Perguruan Tinggi Swasta lingkup LLDikti Wilayah XV.
Prof. Adrianus menyampaikan PPP menjadi aspek yang sangat penting dalam mendukung berbagai pembangunan di Republik ini. Sebab secara fiskal (APBN maupun APBD) saat ini tidak mampu menopang anak-anak didik usia produktif secara nasional yang mencapai sembilan jutaan lebih atau 84 ribu mahasiswa aktif di 58 PTS lingkup LLDikti Wilayah XV saat ini. Sehingga jumlah usia produktif tersebut apabila tidak dibekali dengan pendidikan yang berkualitas maka akan berdampak negatif pada ketahanan nasional dalam berbagai aspek dikemudian hari.
“Jika usia produktif namun pengangguran maka akan terjadi kekacauan dimana-mana, ini juga akan merugikan kita bersama”, ucapnya dalam pengantar materi PPP.
Menurut Prof. Adrianus, dari kunjungannya bersama tim kerja PPP LLDikti Wilayah XV ke Bappelitbangda Provinsi NTT sebelumnya diketahui bahwa, berdasarkan data yang disampaikan Plt. Kepala Bappelitbangda Provinsi NTT, Dr. Alfonsus Theodorus, memproyeksikan hampir tidak ada bonus demografi di Provinsi NTT pada tahun tertentu. Karena orang-orang usia produktif akan hijrah ke luar NTT karena tidak dipekerjakan didaerahnya sendiri. Hal ini merupakan refleksi dari kurangnya skill akibat rendahnya kualitas pendidikan.
”Ini kan secara tidak langsung berarti tenaga kerja kita di sini tersingkir lalu “terpaksa” berekspansi keluar daerah, jika berbicara hal tersebut, sebagai kepala LLDikti yang memastikan dapat menekan angka kemiskinan ekstrim 2024 lewat sektor pendidikan adalah pukulan yang telak diwajah saya” tutur Prof. Adrianus.
Lebih lanjut dalam paparan materinya, Prof. Adrianus menambahkan SDM unggul yang dibutuhkan dimasa depan tidak dapat diciptakan oleh perkembangan ilmu yang yang dibentuk berdasarkan trend masa lalu. Sehingga dalam menanggapi hal tersebut, negara-negara luar telah berinovasi di berbagai bidang kehidupan, termasuk teknologi, bisnis, sains, pendidikan, sosial, dan lainnya. Hal ini menjadi pendorong utama perubahan positif dan perkembangan masyarakat, menghadirkan solusi baru untuk tantangan dan meningkatkan kualitas hidup pada masa mendatang.
Prof. Adrianus menambahkan, saat ini Kemdikbudristek terus berupaya membangun ekosistim pendidikan yang dapat menyelesaikan persoalan bangsa menuju 2045. Karena sistem pendidikan harus menjawab tantangan kemiskinan ekstrim.
“Menjawab tantangan kemiskinan NTT memang bukan hanya tanggung jawab Kemendikbudristek, tapi pendidikanlah yang memotong rantai kemiskinan secara efektif dan efisien,” Tegasnya.
Sumber: Humas LLDIKTI Wilayah XV – Nusa Tenggara Timur
